LLDIKTI IX Sulawesi Gelar Binwasdal di 51 Perguruan Tinggi se-Sulawesi

WARTALLDIKTI9.COM – Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), salah satu tugas LLDIKTI adalah melakukan pemantauan, evaluasi kelembagaan dan penilaian kinerja perguruan tinggi.

Menjalankan tugas tersebut, LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi akan menggelar kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) di 51 Perguruan Tinggi di enam provinsi di Sulawesi yang akan dimulai pekan ketiga Oktober hingga akhir November 2019.

Hal tersebut disampaikan Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Prof. Jasruddin sesaat setelah memberikan arahan kepada seluruh anggota tim yang akan melaksanakan kegiatan Binwasdal di Aula LLDIKTI Wilayah IX, Kamis (17/10/2919).

Menurut Jasruddin, kegiatan Binwasdal bertujuan untuk memotret kondisi terkini di perguruan tinggi dan mengklarifikasi dugaan terjadinya pelanggaran akademik dan non akademik yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi.

“Berbeda dengan kegiatan Binwasdal tahun-tahun sebelumnya yang mengevaluasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kegiatan Binwasdal tahun ini akan lebih difokuskan untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran yang kami dapatkan data awalnya melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) serta aplikasi Early Warning System (EWS) yang dikembangkan tim LLDIKTI WIlayah IX”, ujar Prof. Jasruddin.

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi beragam, mulai dari yang jenisnya ringan, sedang hingga berat.

Jumlah Dosen kurang dari lima orang di setiap program studi, rasio dosen dan mahasiswa yang tidak sesuai aturan hingga Perguruan Tinggi tidak melakukan pelaporan ke PD Dikti merupakan beberapa contoh pelanggaran ringan.

Adapun pelanggaran sedang diantaranya terjadi ketika Perguruan Tinggi melaporkan data yang tidak valid ke PD Dikti, tidak memiliki statuta, dan/atau tidak memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan ketentuan perundan-undangan.

Sedangkan pelanggaran berat diantaranya terjadi ketika Perguruan Tinggi tidak melakukan akreditasi ulang program studi, memberikan gelar atau ijazah kepada orang yang tidak berhak, serta menyelenggarakan kelas jauh tanpa izin dari Kemenristekdikti.

“Pelanggaran ringan akan mendapatkan sanksi tertulis dari LLDIKTI, sedangkan pelanggaran sedang dan berat berpotensi mendapatkan sanksi dari Kemenristekdikti mulai dari penghentian bantuan, pelarangan menerima mahasiswa baru dan melaksanakan wisuda, bahkan hingga pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi dan izin program studi”, tegas Prof. Jasruddin.

Prof. Jasruddin menyampaikan bahwa pihak LLDIKTI Wilayah IX akan memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi yang dikunjungi oleh Tim Binwasdal untuk terlebih dahulu melakukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu agar terhindar dari sanksi ringan sampai dengan sanksi berat.

“Kegiatan Binwasdal ini akan dilaksanakan secara objektif, transparan dan bukan untuk mencari-cari kesalahan perguruan tinggi.

Namun kami tidak akan memberikan toleransi kepada perguruan tinggi yang memfasilitasi praktek plagiasi tugas akhir mahasiswa dan juga perguruan tinggi yang menyelenggarakan kelas jauh tanpa izin”. ujar Prof. Jasruddin.

Sekretaris LLDIKTI Wilayah IX, Drs. Andi Lukman, M.Si, dalam kesempatan yang sama mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi pada kegiatan Binwasdal dengan cara menyampaikan informasi bila melihat terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh perguruan tinggi.

“Masyarakat yang mengetahui praktek kelas jauh tanpa izin, penerbitan ijazah palsu dan pembuatan skripsi maupun tesis oleh oknum dosen, dapat melaporkan kepada kami melalui aplikasi LAPOR! yang dapat diakses melalui aplikasi LAPOR! di smartphone dan melalui website www.lapor.go.id, atau melalui SMS ke 1708 “, ujar Andi Lukman. (Maruf/Yahya).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *